Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid. Foto: Geraldi/nvl

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menyoroti ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi tahun 2021. Anwar menilai ratusan CPNS yang mengundurkan diri merupakan kalangan yang bermain-main. Politisi Partai Demokrat ini pun mendorong pemerintah lebih dapat mensosialisasikan mengenai kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada publik.

“Soal anak-anak kita yang mundur setelah mereka lulus dalam CPNS itu, saya kira memang itu biasa dan tidak mempengaruhi karena terlalu banyak yang mau menjadi ASN. Mungkin anak-anak yang mundur ini orang yang cuma main-main, orang yang tidak serius ujian dan ternyata lulus,” kata Anwar  dalam rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB yang diwakili oleh Menteri Ad Interim, serta Sekretaris MenPAN-RB, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, sebanyak 105 CPNS memutuskan untuk mengundurkan diri usai dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021. Kementerian Perhubungan jadi instansi dengan jumlah CPNS terbanyak yang mengundurkan diri, yakni 11 orang. BKN mengungkapkan, alasan mundur CPNS dan PPPK ini mulai dari gaji yang diterima kecil hingga penempatan kerja tak sesuai ekspektasi.

Untuk itu, Anwar menyarankan kepada untuk pemerintah lebih masif lagi dalam memperkuat sosialisasi mengenai ASN, sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi pada tahun depan. “Jadi anggaran yang banyak ini sebenarnya soal sosialisasi banyak tidak ada di kementerian, ini regulasinya kurang sosialisasi. Ke depan menerima ASN ini jangan langsung bersifat pengkader-kaderan,” jelas legislator dapil Sulawesi Tengah tersebut.

Terbaru, BKN menyampaikan sebanyak 5 dari 105 CPNS yang mengundurkan diri digantikan peserta seleksi CPNS 2021 yang berada di urutan setelahnya. Oleh karenanya, jumlah kursi CPNS yang kosong karena ditinggalkan kini berkurang menjadi 100. Selain itu, BKN juga mencatat 442 PPPK yang mengundurkan diri. Dalam data BKN, Rabu (1/6/2022), tercatat 104 orang di kategori PPPK Guru Tahap I mengundurkan diri. Pemprov Jawa Barat menjadi instansi yang paling banyak ditinggalkan di kategori ini, yakni 7 orang. (we/sf)